Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, serta akuntabilitas. Fenomena terkait penambangan pasir ilegal di Jawa Timur ditemukan di daerah Kabupaten Nganjuk tepatnya berada pada kawasan wilayah Sungai Brantas. Minimnya atensi dan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap permasalahan terkait kegiatan penambangan yang ada pada wilayahnya serta masih banyaknya aktivitas penambangan yang tidak memiliki IUP menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dalam penegakan hukum kegiatan penambangan mineral atau galian C di wilayah tersebut. Berdasarkan data hasil observasi, kurang lebih ada 8 titik lokasi dari 13 desa di wilayah Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk yang masih aktif menjalankan kegiatan penambangan pasir ilegal hingga di tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori colaborative governance menurut Schottle, Haghsheno, dan Gehbauer yang terdiri dari tujuh faktor yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kolaborasi pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal melibatkan beberapa pihak, diantaranya Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kecamatan Ngronggot, LSM, serta masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa proses kolaborasi belum dapat terlaksana dengan optimal. Kata Kunci: Collaborative Governance, Penambangan Ilegal, Pencegahan